Heru Subagia Yakin Hubungan Mesra Prabowo-Zulhas Akan Berlanjut Di Pilpres Tahun 2029

JAKARTA, Opininews.id,-  Sedang ambyar perpolitikan nasional. Pasalnya saat ini perubahan politik nasional sedang kembali memanas. Pertarungan kepentingan politik sangat ekstrim, baik melibatkan presiden dan wakil presiden terpilih, parpol pendukung dan juga partisan politik yang berada di luar pemerintah.

“Sehingga menjadi sebuah anomali perubahan politik yang dramatis  yang sebenarnya merugikan pemerintah Prabowo saat ini  baru memerintah seumur jagung,

“Demikian dikatakan Pengamat Politik, Alumni Fisipol UGM, Heru Subagia dalam keterangan tertulis melalui whatsapp yang diterima redaksi OPININEWS.ID di Jakarta, Sabtu (4/1/2024).

Menurut Heru Subagia diketahui jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mencabut syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Lanjutnya penghapusan presidential threshold ini diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar pada, Kamis (2/1/2024) kemarin di ruang sidang Mahkamah Agung. Dalih yang digunakan MK dalam putusan tersebut, MK menilai presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat.

Perubahan Cepat

Lebih lanjut Heru Subagia mengatakan
beredar infomasi  jika PAN pada akhirnya harus berterus terang ke publik berkaitan konsistensi dukungan ke Prabowo paska pembatalan Mahkamah Konstitusi ( MK) berkaitan Presidential Threshold.

‘Begitu seriusnya hingga partai berlogo matahari terbit tersebut harus “ngegas” memberikan pernyataan sikap politik untuk merespon politik kekinian. Namun demikian, justru banyak analisa memandang jika pernyataan sikap tersebut mengandung misteri dan potensi ledakan kepentingan, ” kata  Heru Subagia

Lanjut Heru Subagia hanya saja, penulis justru melihat jika elite PAN mengambil langkah preventif sekaligus sikap agresif, mengambil posisi, menempatkan strategis politik paling tepat dalam situasi konflik internal Koalisi Parpol pendukung Prabowo mulai goyah dan mengarah ke perpecahan politik yang cukup serius. Karenanya, ia selaku penulis meyakinkan jika elite PAN sedang dalam posisi mengambil keuntungan politik dari konflik internal.

“PAN diyakini juga sedang mengambil sikap tarik ulur dengan partisan politik dukungan di luar parpol koalisi. Saat ini, PAN melihat kelemahan dan juga adanya ancaman besar kedekatannya dengan Mantan Presiden RI Ke-7 Jokowi, ” ujar Heru Subagia

PAN Sahabat Paling Loyal

Menurut analisa penulis, pendulum politik PAN saat ini berada di posisi dukungan kuat ke Prabowo ketimbang harus bernostalgia lagi dengan Jokowi PAN menggeser politik kepentingannya dari jangka pendek yang pragmatis ke politik keberlanjutan yang ideologis. Ditambahkan jika PAN saat ini mengaku parpol paling loyal dan berkontribusi penuh kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin.

“Tentunya PAN mendapatkan ganjaran politik berupa jatah 2 Menteri dan 2 Wamen di Kabinet  Merah Putih Prabowo. Publik dihebohkan ketiga Menteri Kabinet Prabowo secara dramatis memilih untuk bergabung ke PAN dan langsung mendapatkan posisi strategis di kepengurusan DPP PAN. Pertanyaan sederhana adalah apakah ketiga  Menteri tersebut mendapatkan ijin dari Prabowo..? Ungkap Heru Subagia

Tegak Lurus

Menurut Heru Subagia bisa saja strategi yang dipilih PAN adalah moderat yakni memastikan jika entitas PAN tegak lurus dukungannya ke Prabowo  untuk saat ini hingga akhir masa jabatannya di tahun 2029. Yang lebih bombastis yakni PAN yang secara tegas mendukung Prabowo dua periode  artinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029 nanti.

“Dukungan dua periode tersebut menjadikan PSN sebagai parpol dalam Koalisi pengusung Prabowo sebagai parpol paling loyal. Sikap politik ini tercermin ketika Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku enggan mengusulkan kadernya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.” Imbuhnya.

Lanjutnya PAN sama sekali tidak tergoda hal ini ihwal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, secara pandangan politik jangka panjang, sangat memungkinkan PAN mengusulkan kadernya sendiri untuk mencalonkan dalam kontestasi Pilpres 2029 nanti.

Ikrar kesetiaan tegak lurus ke Prabowo diwakili oleh Politikus PAN Yandri Susanto. Menteri  Kabinet Prabowo ini menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto, belum memikirkan untuk mendorong kadernya.

“Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2024.” ujar Alumni Fisipol UGM,

“Lantaran sudah jelas sikap politik PAN akan berdampak terjadinya kemunduran hubungan politik mesra antara Jokowi dan PAN selama ini. Tentunya Zulkifli sebagai ketua umum PAN sudah mengantisipasi dan juga membuat jalan keluar dari lingkaran pengaruh dan fasilitas dari Jokowi, “jelasnya.

Zulkifli Hasan Wapres

Kemudian menurut Heru Subagia sebagai pengamat politik saat ini sikap politik PAN sudah jelas  tegak lurus ke Prabowo dan meyakini Prabowo merupakan sosok yang terbaik menjadi presiden. Namun, jelas justru posisi politik PAN justru semakin menguat naik di internal parpol pendukung Prabowo atau politik head to head dengan Prabowo.

Lanjut Heru Subagia kemungkinan konfigurasi politik yang akan terjadi di Pilpres 2029 nanti? Sudah bisa ditebak jika Prabowo serta merta akan memilih Zulkifli Hasan sebagai wakil presiden. Bukan Gibran Rakabuming Raka  yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2029 kelak. Ia akan bertarung dan berjuang  terpisah, partai pendukung yang berbeda dan tentunya dengan segala kekuatan dan pengaruh bapaknya.

Renungan Singkat

Diakhir ulasannya sebagai penulis Alumni Fisipol UGM, Heru Subagia yang juga pengamat politik, mengucapkan selamat berjuang dan bertanding bagi para pihak yang sedang bermanuver politik mempertahankan dan juga memperebutkan kembali kekuasaannya.

Lanjutnya bahwa dirinya sebagai Penulis hanya mengingat kembali, jangan lupa amanat kekuasaan sesuai kontitusi  sesungguhnya dan paling utama kesejahteraan dan keadilan  bagi rakyat semesta.

“Boleh saja berebut dan Bermanuver politik namun sesungguhnya kepentingan utamanya adalah mengejawantahkan kedaulatan rakyat menuju kesejahteraan sosial, “pungkasnya.

Editor : (Red/ HCN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *