Dampak Covid Berakibat Resesi Ekonomi Yang Berujung Stabilitas Politik Nasional
JAKARTA, Opininews.id- Sudah tujuh bulan lamanya Pandemi Covid -19 menghantam sendi-sendi kehidupan manusia diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia.Korban Covid-19 sudah menembus jutaan umat manusia meninggal sia- sia tanpa ada penangkalnya.Kabar baik telah ditemukan vaksin Covid yang akan segera distribusikan akhir tahun 2020 namun harus memperhatikan prinsip kehatian-hatian.
Menanggapi pandemi covid-19 di Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kombatan (Ketum DPN Kombatan ) Budi Mulyawan SH menyebut perkembangan situasi politik saat ini, dalam
menghadapi pandemi covid 19 yang berbuah krisis ekonomi, diperlukan keseriusan pemerintah dan segenap jajarannya dalam penanganan masalah tersebut, terlebih setelah Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja (omni bus law) dengan Nomor : 11 Tahun 2020, di Istana Negara.
Menurut Ketum DPN Kombatan Budi Mulyawan SH biasa disapa Ceppy,
bahwa dalam menghadapi pandemi ini, Presiden Joko Widodo acapkali menginstruksikan kepada segenap pembantunya untuk melakukan langkah langkah ekstra (extra ordinary), tapi pada kenyataannya, tidak semua pembantunya sigap dan tanggap atas instruksi Presiden tersebut.
“Ketidak tanggapan para pembantu Presiden inilah diantaranya yang menyebabkan lambatnya penanganan penuntusan pandemi covid 19 tersebut yang pada akhirnya membuahkan krisis ekonomi.” ujar Budi Mulyawan kepada OPININEW.ID, di Jakarta, Selasa (03/11/2020).
Lambatnya kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo, tambah Budi selain berbuah krisis ekonomi, dapat juga berujung pada “Gejolak Politik” yang dapat menghantam Joko Widodo sebagai Presiden.
“Hal ini dapat dibuktikan atas proses diberlakukan dan ditandatanganinya UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, banyak terjadi demo besar besaran yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat terhadap UU tersebut ya ng sebenarnya dapat diredam apabila para pembatu Presiden Joko Widodo melaksanakan instruksi beliau dengan baik dan benar,”urainya.
Dikatakan Budi pandemi Covid 19 ini, bukan hanya harus ditangani dengan langkah langkah ekstra, tapi juga dengan langkah langkah yang terintregrasi dari semua sektor serta jajaran pemeritahan dari pusat hingga daerah.
“Bila langkah ini tidak dapat dilakukan, bukan hal yang mustahil Pandemi Covid 19 gelombang ke dua (2) akan terjadi. Bila hal ini terjadi, sangatlah sulit, untuk membendung “Gejolak Politik” terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo,”tegasnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan untuk mencegah dan meminimalisasi potensi “Gejolak Politik” terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan ini DPN KOMBATAN (Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara) merekomendasikan beberapa masalah strategis kepada Presiden Joko Widodo:
1.Segera Tata ulang (reshuffle Kabinet Indonesia Maju) segenap pembantu Presiden yang “miskin prestasi”, lalai melaksanakan instruksi Presiden serta tidak dapat mewujudkan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo.
2.Merekrut segenap pandukung loyalis (berkompeten) Presiden Joko Widodo yang jelas rekam jejaknya, dalam Jabatan strategis di pemerintahan, untuk “mengawal” Presiden Joko widodo dalam mewujudkan Visi dan Misi nya.
3.Dalam rangka mensinergikan UU Cipta Kerja yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dengan sektor lainnya. Pemerintah harus segera mereformasi segenap Jajaran Birokrasi (Khususnya pada eselon 1 dan 2) di seluruh Kementerian dan lembaga Negara.
- Dalam kondisi Pandemi (menuju era Baru atau New normal) ini pemerintah sebaiknya fokus pada masalah mendasar (kebutuhan utama) rakyat, yaitu ; masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan merampingkan lembaga Negara (mengefektifkan/melebur) beberapa lembaga negara yang “se nafas”, baik di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan menjadi lembaga yang lebih efektif dan efesien, Lembaga yang tidak efektif/efesien (“se nafas”) tersebut dilebur dalam tiga lembaga baru, yaitu;
- Badan Kesehatan Nasional
- Badan Pendidikan Nasional
- Badan Kesejahteraan Nasional
Sebagai pelaksana teknis yang memiliki otoritas dari kebijakan/polesi dan perencanaan yang dibuat serta ditentukan oleh Kementerian terkait.
Kementerian terkait tersebut, berfungsi sebagai perencana, pembuat kebijakan dan pengawas semata. Menurut Budi hal tersebut penting segera diwujudkan, selain efektivitas lembaga, juga cek and balance dapat otomatis terjadi, sehingga pengawasannya akan lebih mudah.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar, dalam penanganan Pandemi Covid 19 ini, tetapi dengan anggaran sebesar apapun akan sia sia bila cara penanganan akar masalahnya tidak tepat, terlebih masih sangat dirasakan bahwa sebagian besar Pembantu Presiden belum satu perasaan dengan Presiden nya, yang acapkali mengingatkan kita dalam situasi Krisis dan butuh penghematan serta efektifitas anggaran.
“Hal tersebut tampak kasat mata, dibeberapa kementerian yang seolah tidak peduli dengan kondisi bangsa yang sedang dilanda wabah, Padahal dalam waktu dekat, pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membeli dan memproduksi anti virus yang tidak sedikit, sebagai jurus pamungkas penanganan Pandemi tersebut,”terangnya.
Seperti diketahui dalam menghadapi persoalan bangsa yang sedang dilanda wabah ini, dibutuhkan kearifan kita semua dan kepemimpinan nasional yang kuat untuk mencegah „Gejolak Politik” yang dapat merongrong atau mengancam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, DPN KOMBATAN sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019, Melalui Siaran Pers nya merasa terpanggil untuk urun rembuk pemikiran dan gerakan dalam penuntasan pandemi covid 19 juga Resesi Ekonomi yang berpotensi terjadi „Gejolak Politik”, mungkin masih bisa kita hindari dari Bumi Nusantara tercinta ini.
Merdeka..!!!.(han)
Editor : Ichsan
